MUSRENBANGCAM KARANGANYAR GRENGGENG AJUKAN PRODUK UNGGULAN

Sharing is caring!

KARANGANYAR- Musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbangcam) Karanganyar, Desa Grenggeng ajukan program produk unggulan.

Acaramusyawarah yang digelar Rabu (22/11) Di Pendopo Kridabahkti Kecamatan Karanganyar dihadiri oleh DPRD Kebumen, Camat Karanganyar, UPT kecamatan Karanganyar, Pendamping Desa Kecamatan Karanganyar, Kepala Desa dan Lurah Se-kecamatan Karanganyar, Perwakilan lembaga Desa delegasi Desa Se-kecamatan dan Lembaga perwakilan perempuan. Musrenbangcam adalah sebuah forum musyawarah ditingkat kecamatan, lanjutan dari musyawarah Rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diadakan oleh pemerintah Desa. Dimana setiap Desa mengusulkan rencana pembangunan di Desanya masing-masing yang Anggarannya tidak terbiyayai oleh APBDes. Di Musrenbangcam setiap Desa akan mengusulkan rencana pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD I, II dan kuota kecamatan tahun 2018 dan 2019. Kabupaten kebumen mengalokasikan anggaran untuk kuota kecamatan se-kabupaten Kebumen tahun 2019 senilai 1milyar dari 26 kecamatan di kabupaten Kebumen. Untuk kecamatan Karanganyar, mendapat kucuran ± Rp. 0,925 Milyar. Dimana Desa Grenggeng mengajukan Anggaran senilai 180 juta untuk Bibit anyaman pandan, pelatihan dan bibit buah. Tidak berbeda dengan Desa Phokumbang dan Wanareja, Dua desa ini mewakili kecamatan Karanganyar mengajukan program produk unggulan representasi kecamatan.

Setelah dibuka secara simbolis oleh Camat acara dilanjutkan dengan pemaparan Visi misi Bupati kebumen yang diwakilkan dari Bapeda Kebumen. Dimna disebutkan Musrenbangcam tahun ini berbeda dikarenakan adanya Kuota kecamatan yang diperebutkan oleh setiap Desa untuk tahun 2019.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dari Anggota DPRD Kebumen Djoko Budi Utomo, dalam sambutannya politisi Demokrat ini mengingatkan kepada para peserta Musrenbangcam, terkhusus kepala Desa untuk bisa melibatkan dirinya dalam musyawarah rencana pembangunan semenjak saat Musrenbangdes, Tutur politisi Demokrat bergelar Sarjana Tehnik.

Dirinya siap di undang oleh para Kades nantinya, ketika Desa Musyawarah rencana pembangunan. Selama ini pintu rumah saya selalu terbuka untuk menerima undangan, hanya saja belum pernah selama saya jadi dewan di undang untuk hadir dalam Musrenbangdes, ‘Keluhnya.

Masih Lanjutnya, Kepala Desa hari ini dituntut untuk lebih transparan dalam menggunakan Anggaran Desa. Semua pihak mengawasi, pasca keluarnya UU tentang Desa, Kepala Desa diminta untuk lebih bijak dalam membuat kebijakan Publik. Jangan takut, mesti di awasi oleh semua pihak pembangunan di Desa harus tetap berjalan, Tutupnya.


AKP Mawakhir, SH. Selaku Kapolsek Karanganyar menambahkan, Di himbau kepada seluruh kepala Desa untuk tidak perlu takut menggunakan Anggaran Desa, selama mengikuti aturan yang berlaku anda semua aman. Kalau kita mengikuti aturan, mau dikritik dari depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah anda semua tetap tegap dan tegar, ‘Tegasnya. Peraturan adalah seperangkat aplikasi aturan yang dibuat untuk mengatur dan menciptakan keteraturan. Jadi bpk ibu sekalian akan selalu di zona aman selama mengikuti aturan, ‘Imbuhnya. Saya sudah perintahkan kepada anggota saya, untuk turun serta mendampingi Desa. Sesuai Master of Understanding (MoU) antara Mendes dengan Polri dan Mendagri September Kemarin, Supaya dana desa tepat sasaran, tepat guna, maka perlu ada pendampingan dan pengawasan, ‘Katanya. Adapun unsur Polri yang akan terlibat langsung pengawasan penyerapan dana desa adalah Bhabinkamtibmas. Keterlibatan Polri, disebut Mawakhir, sebagai upaya preventif penyelewengan dana desa. untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel, Menyudahi sambutannya.

Perlu diketahui MoU yang berlaku selama 2 tahun, sejak ditandatangani ketiga belah pihak akan menuai masa berlaku habis, dan dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat, paling lambat 3 bulan sebelumnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan FGD, akan tetapi salah satu Kepala Desa mewakili peserta menyampaikan untuk tidak perlu lagi mengadakan FGD, dikarenakan hasil Musyawarah sudah final dan tidak ada lagi yang perlu untuk di revisi.

KepalaDesa Phokumbang Sudiyono menyampaikan, “Mewakili seluruh peserta dan Kepala Desa, saya sampaikan, kami merasa tidak perlu lagi untuk diadakan Forum Group Diskusi (FGD), pasalnya apa yang kita ajukan sudah di diskusikan saat pramusrenbangcam dan kunjungan Kasi Pemerintah ke Desa. ‘Ungkapnya.

Bahkan pembahasan pembagian kuota anggranpun sudah menuai konsensus, jadi kami rasa sia, ketika tetap diadakan Forum, Tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *